Prancis dan Filipina akan “mengambil langkah-langkah konkret” untuk meningkatkan hubungan pertahanan mereka, termasuk memulai pembicaraan mengenai kesepakatan pertahanan dan mempertimbangkan perjanjian kunjungan pasukan.
Menteri Pertahanan Prancis Sebastian Lecornu bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr, Sabtu (2/12), serta menghasilkan letter of intent (LoI) yang mengungkapkan “kesediaan mereka untuk meningkatkan tingkat interaksi dan mengonsolidasikan komunikasi mereka melalui kerja sama praktis.” “Kami bermaksud mengambil langkah konkret untuk meningkatkan dan membuat kerja sama pertahanan kami lebih komprehensif, terutama dengan berupaya mendapat otorisasi dari kepala negara masing-masing dan lembaga terkait untuk memulai negosiasi status perjanjian kunjungan pasukan,” kata Teodoro dalam konferensi pers di Kota Taguig.
Filipina memiliki perjanjian kunjungan pasukan dengan Amerika Serikat dan Australia, yang memberikan kerangka hukum bagi kehadiran suatu negara di negara lain.
Pada November, Filipina memutuskan untuk memulai negosiasi perjanjian serupa, yang disebut Perjanjian Akses Timbal Balik, dengan Jepang.
Teodoro dan Lecornu juga berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan antara lain dalam pengurangan dan ketahanan risiko bencana, teknologi pertahanan dan memerangi ancaman nontradisional.
Teodoro mengatakan bahwa mereka membahas peluang potensial dalam kerja sama industri pertahanan dan “bidang investasi strategis lainnya” yang memiliki dimensi keamanan.
Dia dan Lecornu juga sepakat untuk mempertahankan kunjungan dan kerja sama antara angkatan laut mereka.
“Saya merasa sudah lama sekali sejak hubungan bilateral tidak mengalami kemajuan terutama di bidang pertahanan dan keamanan.
Acara ini merupakan titik awal bagi kami yang akan menjadi cara untuk mendapatkan tonggak rutin agenda praktis yang akan menjadi kepentingan negara kami dan keamanan bersama,” kata Lecornu.
Mengenai keamanan maritim, kedua menteri menegaskan kembali kepatuhan Paris dan Manila terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut sambil mengingat kembali Keputusan Arbitrase tahun 2016 tentang Laut China Selatan.
“Kedua negara memiliki kebijakan luar negeri yang independen dan kami menghormati hal tersebut dan kami sepakat untuk mengupayakan nilai-nilai bersama, kerja bersama, tidak hanya di Laut China Selatan tetapi juga di kawasan Pasifik Raya di mana Prancis juga hadir,” kata Teodoro.
Kedua pejabat tersebut juga membahas masalah keamanan regional, termasuk bahaya “proliferasi senjata nuklir yang tidak terkendali” dan perlunya menjaga perdamaian di Semenanjung Korea, Timur Tengah dan Eropa.
Kunjungan Lecornu mengikuti komitmen Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Filipina Ferdinand R.
Marcos Jr.
untuk meningkatkan kemitraan strategis antara Prancis dan Filipina.
