Amerika Serikat, pada Senin (27/11), menuduh Korea Utara menggunakan peluncuran satelit mata-mata militer terlarang untuk memajukan program senjata nuklirnya.
Tuduhan itu lalu dibantah oleh Pyongyang.
“Korea Utara tanpa malu-malu berupaya memajukan sistem pengiriman senjata nuklirnya dengan menguji teknologi rudal balistik yang benar-benar melanggar resolusi dewan,” kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield kepada anggota dewan.
Beberapa resolusi Dewan Keamanan melarang Pyongyang untuk melakukan kegiatan rudal nuklir atau balistik.
Thomas-Greenfield mencatat bahwa Korea Utara telah meluncurkan tiga Kendaraan Peluncur Satelit tahun ini dan 29 rudal balistik, termasuk empat rudal antarbenua.
PBB mengatakan, Korea Utara mengeluarkan pemberitahuan pra-peluncuran kepada Penjaga Pantai Jepang mengenai wahana peluncur antariksa.
Namun, Korea Utara tidak mengeluarkan pemberitahuan keselamatan wilayah udara dan laut kepada organisasi laut dan udara internasional, tentang peluncurannya pada tanggal 21 November.
Wahana itu terbang langsung di atas Jepang.
“Peluncuran yang dilakukan Korea Utara berisiko serius terhadap penerbangan sipil internasional dan lalu lintas maritim,” kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB, Khaled Khiari dalam laporannya.
Utusan Jepang mengutuk tindakan Pyongyang yang “mengerikan” dan “sembrono.” “Komunitas internasional harus menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Korea Utara dan mengambil tindakan tegas untuk mengatasinya,” kata Duta Besar Kimihiro Ishikane.
Utusan Korea Selatan mengatakan peluncuran tersebut jauh dari kata damai, seperti yang diklaim oleh tetangganya di utara.
“Peluncuran apapun yang menggunakan teknologi rudal balistik, terlepas dari kesuksesan ataupun muatan yang dibawanya, dapat berkontribusi pada peningkatan teknologi rudal balistik, terutama kemampuan rudal balistik antarbenua dalam meluncurkan senjata nuklir,” ujar Duta Besar Joonkook Hwang.
Duta Besar Korea Utara sendiri membela peluncuran itu.
“Itu adalah latihan pertahanan diri yang sah dan adil, yang merupakan bagian dari area hukum kegiatan pertahanan diri kami,” kata Duta Besar Kim Song kepada Dewan Keamanan.
Ia menjelaskan kebutuhan negaranya untuk memiliki teknologi tersebut karena “kebijakan bermusuhan” yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara dan latihan gabungan yang diadakan AS bersama dengan Jepang dan Korea Selatan.
[ps
