Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (30/10) mengesahkan sebuah resolusi untuk memperpanjang mandat Misi Bantuan PBB di Libya (UN Support Mission in Libya/UNSMIL) selama satu tahun, hingga 31 Oktober 2024.
Resolusi 2702, yang mengantongi dukungan bulat dari dewan yang beranggotakan 15 negara tersebut, mendesak lembaga-lembaga politik dan para pemangku kepentingan utama di Libya agar sesegera mungkin menyelesaikan isu-isu politik yang masih diperdebatkan berkenaan dengan pemilihan umum (pemilu).
Dalam hal ini, resolusi itu menyerukan kepada lembaga politik dan pemangku kepentingan di Libya untuk menjalin komunikasi dengan Abdoulaye Bathily, yang menjabat sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Kepala UNSMIL, dalam negosiasi terkait pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, transparan, dan inklusif sesegera mungkin di negara tersebut.
Resolusi itu menekankan bahwa tidak boleh ada solusi militer di Libya dan menyerukan kepada semua pihak agar menghindari aksi kekerasan atau tindakan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan, memperburuk konflik, membahayakan warga sipil, serta melemahkan proses politik atau gencatan senjata 23 Oktober 2020.
Resolusi itu menyerukan kepada semua pihak agar mengimplementasikan secara penuh perjanjian gencatan senjata serta mendesak negara-negara anggota PBB untuk menghormati dan mendukung implementasi penuh tersebut, termasuk penarikan semua pasukan asing, pejuang asing, dan tentara bayaran dari Libya tanpa penundaan lebih lanjut.
