Mike Johnson dari Partai Republik terpilih sebagai Ketua DPR AS pada hari Rabu (25/10), mengakhiri perjuangan anggota Kongres selama 22 hari untuk mengisi salah satu posisi kepemimpinan tertinggi di pemerintahan Amerika Serikat.
Johnson, yang berusia 51 tahun, adalah seorang anggota Kongres selama tiga periode dan anggota tingkat rendah dari kepemimpinan Partai Republik.
Ia meraih posisi Ketua DPR setelah memenangkan 220 suara berbanding 209.
Dengan begitu, ia saat ini berada di urutan kedua dalam garis suksesi kepresidenan.
Seluruh anggota DPR dari Partai Demokrat yang berjumlah 209 orang dan hadir saat proses pemungutan suara, memberikan suara untuk Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.
Johnson, yang merupakan anggota Kongres dari negara bagian Louisiana, ikut menggalang dukungan dari Partai Republik dalam upaya mantan Presiden Donald Trump untuk membatalkan hasil pemilu tahun 2020.
Dalam pidato pertamanya sebagai ketua DPR, Johnson menekankan keyakinan Kristennya, dengan mengatakan, “Saya percaya bahwa masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar hari ini, untuk menggunakan karunia yang telah Tuhan berikan untuk melayani orang-orang yang luar biasa, di negara yang luar biasa ini, dan mereka layak mendapatkannya.
Dan untuk memastikan bahwa republik kita tetap berdiri sebagai pelita cahaya dan harapan serta kebebasan di dunia yang sangat membutuhkannya.” Dalam pidatonya saat mencalonkan Johnson, anggota DPR dari negara bagian New York, Elise Stefanik, mengatakan Johnson adalah “orang yang memiliki iman yang dalam.
Mike melambangkan apa artinya menjadi seorang pemimpin yang melayani.
Seorang pengacara konstitusional yang sangat dihormati, Mike telah mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan prinsip-prinsip besar Amerika tentang kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan.” Dalam sebuah pernyataan pada Rabu sore, Presiden Joe Biden mengucapkan selamat kepada Johnson.
Johnson mengamankan nominasi dari Partai Republik pada Selasa malam setelah anggota DPR dari negara bagian Minnesota, Tom Emmer, menarik pencalonannya beberapa jam sebelumnya.
Trump memasang pernyataan di platform Truth Social miliknya bahwa ia tidak mengenal baik Emmer dan merujuknya sebagai RINO, atau “Republican in Name Only” (Anggota Partai Republik Hanya dalam Nama).
Johnson mendapat dukungan Trump pada Rabu pagi.
Gejolak internal Partai Republik Jabatan Ketua DPR AS telah kosong sejak 3 Oktober ketika delapan anggota Partai Republik bergabung dengan 212 anggota Partai Demokrat untuk mencopot Kevin McCarthy, menjadikannya sebagai ketua DPR pertama yang dicopot dari jabatannya.
Sebuah faksi sayap kanan Partai Republik merasa tidak senang dengan McCarthy karena meloloskan RUU Anggaran jangka pendek agar pemerintah tetap dapat beroperasi meskipun melewati tenggat waktu pengesahan pada 30 September.
Aki pencopotan McCarthy oleh faksi kecil tersebut mendapat bantuan dari seluruh anggota DPR dari Partai Demokrat.
“Ada banyak gejolak internal di dalam konferensi (fraksi) Partai Republik selama kurang lebih satu dekade terakhir ini,” ujar Direktur Urusan Legislatif, yang juga profesor di Universitas George Washington, Casey Burgat, kepada VOA.
“Perlahan-lahan hal ini mulai terekspos ke publik… Ini benar-benar [muncul] ketika …
pemerintah perlu mendanai operasinya, dan Ketua DPR McCarthy tidak dapat menemukan suara yang cukup di dalam partainya sendiri.” Setelah pemecatan McCarthy, anggota DPR dari Partai Republik tidak dapat menyatukan suara untuk mencari penggantinya selama tiga minggu.
Mereka pertama kali mencalonkan anggota DPR dari negara bagian selatan Louisiana, Steve Scalise, tetapi ia tidak dapat memperoleh suara yang dibutuhkan.
Kaukus Partai Republik kemudian memberikan dukungannya kepada anggota DPR dari negara bagian Ohio, Jim Jordan, yang dikenal sebagai tokoh konservatif yang berapi-api dan pendukung setia Trump.
Jordan juga gagal mendapatkan mayoritas 217 suara di DPR, gagal dalam pemungutan suara pertama di DPR dan kemudian kalah dalam dua pemungutan suara berikutnya.
Pertikaian internal Partai Republik selama berminggu-minggu membuat DPR tidak dapat membahas beberapa kebutuhan anggaran yang sangat penting.
Pemerintah kini dihadapkan pada tenggat 17 November untuk mendapat anggaran baru guna mengoperasikan pemerintahan, atau terpaksa menghentikan sebagian operasinya.
DPR juga harus mempertimbangkan permintaan anggaran tambahan bagi Ukraina sebesar US$61 miliar dan bagi Israel sebesar US$14 miliar.
