Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa (10/10) memperingatkan bahwa situasi likuiditas badan dunia tersebut tahun ini memburuk dengan menurunnya tingkat pengumpulan dana hingga akhir kuartal ketiga.
“Ini mulai menjadi tren yang sangat mengkhawatirkan ketika pembayaran dilakukan di akhir tahun, yang menimbulkan masalah manajemen yang sangat sulit,” kata Guterres kepada Komite Kelima Majelis Umum PBB, yang bertanggung jawab atas urusan anggaran.
Hanya 64 persen iuran yang terkumpul tahun ini dibandingkan dengan 71,9 persen pada 2022 dan 82,7 persen pada 2021 untuk periode yang sama.
Guterres mengatakan untuk menyesuaikan arus kas keluar dengan cadangan, serangkaian langkah manajemen kas sementara diluncurkan pada pertengahan Juli dengan harapan langkah itu dapat dihentikan pada akhir September.
Namun menurut dia, langkah-langkah tambahan justru harus kembali diperkenalkan pada September.
Seperti di masa-masa sebelumnya, para manajer program akan berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program.
Namun, Guterres memperingatkan bahwa langkah-langkah penghematan uang tunai yang berlarut-larut, termasuk penangguhan perekrutan, akan berdampak pada pelaksanaan beberapa mandat.
“Bahkan dalam skenario terbaik pun, kita akan memulai tahun 2024 dengan uang tunai yang lebih sedikit dibandingkan tahun 2023 mengingat kita telah mengembalikan kredit pada awal tahun 2023.
Ini menggambarkan absurditas aturan anggaran kita di mana kita harus mengembalikan uang yang tidak dapat kita belanjakan sepanjang tahun karena kita tidak menerimanya tepat waktu,” ujarnya.
Dia mengatakan pelaksanaan program di tahun 2024 kemungkinan akan terkena dampak yang lebih signifikan kecuali situasi keuangan membaik secara drastis sebelum akhir tahun 2023.
Guterres mengapresiasi 137 negara anggota yang telah membayar kontribusi mereka secara penuh, dan mengimbau semua negara anggota untuk melakukan hal yang sama.
Sekjen itu mengajukan anggaran program senilai 3,3 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.708) untuk tahun 2024.
“Anggaran yang diusulkan untuk tahun 2024 secara umum tetap berada di tingkat tahun 2023 dan, secara riil, di bawah tingkat anggaran tahun 2019,” katanya.
Negara-negara anggota akan bernegosiasi hingga akhir tahun ini mengenai anggaran program 2024 sebelum disetujui oleh Majelis Umum.
PBB telah menetapkan anggaran pemeliharaan perdamaian terpisah yang disetujui pada musim panas lalu.
