Partai Republik memulai sidang penyelidikan upaya pemakzulan Presiden Joe Biden hari Kamis (28/9) di DPR AS.
Sidang itu mengeskalasi penyelidikan dugaan korupsi Biden, yang sudah berlangsung selama delapan bulan terakhir, namun tak kunjung menemukan bukti pelanggaran yang dituduhkan.
Partai itu menyatakan bahwa dengan informasi yang telah dikumpulkannya, maka diperlukan penyederhanaan dari berbagai penyelidikan menjadi satu penyelidikan resmi, yang dapat mengizinkan pengerahan tenaga penyelidik dari tiga komite DPR untuk mengeluarkan surat panggilan penyerahan catatan perbankan Biden.
Partai Republik menuduh Biden memperjualbelikan kekuasaannya saat masih menjabat wakil presiden untuk membantu putranya, Hunter Biden, mendapatkan perjanjian bisnis asing yang menguntungkan.
Ia pribadi juga dituduh menerima keuntungan dari tindak “korupsi.” “Sejak kami, Partai Republik, menjadi mayoritas Januari lalu, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR telah menemukan segudang bukti yang mengungkapkan bagaimana Joe Biden menyalahgunakan jabatan publiknya demi keuntungan finansial keluarganya,” kata James Comer, salah satu dari tiga anggota senior Kongres dari Partai Republik yang mempelopori penyelidikan tersebut.
“Selama bertahun-tahun, Presiden Biden telah berbohong kepada rakyat Amerika tentang apa yang ia ketahui dan keterlibatannya dalam skema bisnis korup keluarganya.” Partai Demokrat menolak upaya tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah “petunjukan.” Mereka menuduh Partai Republik mencoba mendistraksi pemilih, beberapa hari menjelang potensi terjadinya penutupan pemerintahan (government shutdown) yang dipicu oleh para anggota Kongres sayap kanan ekstrem.
Jika Partai Republik punya bukti, mereka pasti sudah menunjukkannya hari ini, kata Jamie Raskin, anggota komite pengawas dari Partai Demokrat.
“Tapi mereka tidak punya bukti apa-apa tentang Joe Biden,” tambahnya.
Pertanyaan Terbuka Konstitusi AS memberi Kongres wewenang untuk mencopot presiden karena “pengkhianatan, penyuapan atau tindak pidana berat dan ringan lainnya.” Pemakzulan DPR, yang setara dengan pendakwaan di ranah pidana, akan berujung pada proses “pengadilan” oleh Senat, di mana presiden dapat kehilangan jabatannya jika dinyatakan bersalah.
Komite pengawas menyebut sidang pertamanya sebagai “sesi penyegaran” tentang kinerja panel tersebut sejauh ini.
Namun pihak oposisi menyebut tujuan sidang itu adalah menimbulkan pertanyaan terbuka yang bisa merusak reputasi menjelang tahun pemilu.
Mereka juga menganggap DPR tidak akan pernah memberikan dukungan yang cukup untuk memakzulkan presiden, mengingat mayoritas Partai Republik yang sangat tipis.
Penyelidikan itu sendiri telah mengumpulkan lebih dari 12.000 halaman catatan perbankan anggota keluarga Biden yang sudah diminta terlebih dahulu, serta berjam-jam kesaksian rekan bisnis Hunter Biden dan para penyelidik federal.
Partai Republik mengajukan teori konspirasi yang melibatkan Biden dalam skandal korupsi bersama putranya dan perusahaan energi Ukraina, Burisma, yang telah dibantah diplomat AS.
Tuduhan itu juga telah diselidiki Departemen Kehakiman AS di bawah pemerintahan Donald Trump dan akhirnya dihentikan.
Tidak Ada Bukti Partai Republik telah menghadirkan mantan rekan bisnis Hunter Biden, Devon Archer, sebagai saksi kunci yang dapat memberikan bukti kuat bahwa Presiden Biden menerima uang dari kontrak bisnis putranya.
Namun setelah ditekan berulang kali pada sidang sebelumnya, ia bersaksi bahwa dirinya tidak pernah melihat atau pun mendengar Hunter membahas bisnisnya dengan sang ayah.
Partai Republik juga memanfaatkan kesaksian Archer bahwa sang presiden menyapanya dalam sejumlah sambungan telepon keluarga dan mengklaim bahwa Joe Biden telah membantu Hunter menciptakan kesan bahwa kontrak-kontrak bisnisnya menjamin akses ke Gedung Putih.
Akan tetapi, Partai Republik belum menyajikan barang bukti yang menunjukkan pelanggaran oleh Biden sendiri.
Tidak ada saksi fakta dalam persidangan hari Kamis, namun Partai Republik memanggil dua kontributor jaringan media konservatif Fox News – termasuk cendekiawan hukum Jonathan Turley – dan seorang anggota tim transisi Trump untuk menjelaskan pendapat mereka mengapa penyelidikan tersebut dapat dibenarkan.
Turley dan pakar akuntansi Bruce Dubinsky bersaksi bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Biden melakukan korupsi.
Meski demikian, keduanya mendukung penyelidikan tersebut, meski dilakukan tanpa pemungutan suara penuh di DPR, yang tidak sesuai dengan protokol.
Satu-satunya saksi dari kubu Partai Demokrat, pakar hukum dari Universitas North Carolina, Michael Gerhardt, mengatakan bahwa tidak ada preseden dalam sejarah AS di mana penyelidikan pemakzulan presiden dimulai tanpa bukti pelanggaran.
“Faktanya, merujuk pada (pemakzulan) Richard Nixon dan Bill Clinton, serta Presiden Trump pada 2019, seluruh DPR mengotorisasi penyelidikan-penyelidikan pemakzulan tersebut,” pungkasnya.
