Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras pembunuhan tiga pekerja Program Pangan Dunia (WFP), di tengah bentrokan antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter.
“Bentrokan yang sedang berlangsung di Sudan telah mengakibatkan kematian & cedera warga sipil, termasuk tiga rekan @WFP kami yang tewas saat melakukan pekerjaan mereka,” kata Guterres di Twitter, Minggu (16/4).
Dia pun menyerukan agar keadilan segera ditegakkan dalam kasus tersebut.
“Mereka yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan tanpa ditunda.
Pekerja kemanusiaan bukanlah sasaran,” ujar Guterres, menegaskan.
WFP menghentikan operasi bantuan di Sudan setelah tiga pekerjanya tewas dan dua orang lainnya cedera dalam bentrokan di Kabkabiya, Darfur Utara, pada Sabtu (15/4).
“Saya terkejut dan patah hati atas kematian tragis tiga karyawan WFP pada Sabtu dalam kekerasan di Kabkabiya, Darfur Utara, saat menjalankan tugas menyelamatkan nyawa mereka di garis depan krisis kelaparan global,” kata Direktur Eksekutif WFP Cindy McCain dalam sebuah pernyataan.
“WFP berkomitmen untuk membantu rakyat Sudan yang menghadapi kerawanan pangan yang mengerikan, tetapi kami tidak dapat melakukan pekerjaan penyelamatan jiwa jika keselamatan dan keamanan tim dan mitra kami tidak terjamin,” katanya, menambahkan.
Bentrokan bersenjata meletus Sabtu pagi di Ibu Kota Khartoum dan kota-kota sekitarnya antara tentara dan pejuang RSF.
Sedikitnya 56 tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka dalam pertempuran itu, menurut petugas medis setempat.
Perselisihan antara kedua belah pihak mengemuka pada Kamis (13/4) ketika tentara mengatakan pergerakan baru-baru ini oleh RSF telah terjadi tanpa koordinasi dan ilegal, dengan keretakan mereka berpusat pada usulan transisi ke pemerintahan sipil.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai kudeta.
Desember lalu, pasukan militer dan politik Sudan menandatangani perjanjian kerangka kerja untuk menyelesaikan krisis selama berbulan-bulan.
Penandatanganan kesepakatan akhir dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2023, tetapi ditunda.
Belum ada tanggal yang diumumkan untuk penandatanganan kesepakatan.
Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.
