Amerika Serikat, pada Selasa (28/3), akan membuka KTT kedua untuk Demokrasi, dengan mata tertuju pada seluruh dunia untuk mencari aliansi dalam melawan otoritarianisme di saat Rusia masih melanjutkan invasi terhadap Ukraina dan di tengah serangan diplomatik yang diluncurkan oleh China.
Presiden Joe Biden memulai jabatannya dengan berjanji untuk memperjuangkan demokrasi, dan pada tahun pertamanya berhasil dengan menggelar KTT perdana, yang berusaha menegaskan kembali kepemimpinan AS.
Sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang mencuat akan KTT pertama yang terlalu berfokus pada AS, kali ini Biden telah memilih peserta dari setiap benua sebagai rekan penyelenggara, seperti presiden Zambia, presiden Kosta Rika, presiden Korea Selatan, dan perdana menteri Belanda.
Secara keseluruhan, Biden mengundang 121 pemimpin.
Jumlah tersebut lebih banyak dibanding tahun 2021 yang mencatat 113 pemimpin, untuk KTT yang berlangsung selama tiga hari yang sebagian besar diadakan secara virtual.
KTT itu berlangsung ketika ancaman terhadap demokrasi berkembang “dari apa yang dilihat sebagai masalah penting, meskipun ancaman yang bergerak lambat, menjadi masalah yang kini penting dan sangat mendesak,” kata Marti Flacks, Direktur Inisiatif hak asasi manusia di Pusat Studi Strategis dan Internasional.
Sesi-sesi tersebut akan menghadirkan perwakilan masyarakat sipil untuk berdiskusi tentang berbagai tantangan terhadap demokrasi, termasuk teknologi pengawasan, yang dilihat AS sebagai ancaman yang berkembang karena China membuat kemajuan teknologi yang pesat.
