Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, ketika berbicara dalam Sidang ke-52 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada Selasa (27/2).
“Tahun ini merupakan tahun peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Dalam pernyataan nasional di dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan bahwa Deklarasi Universal HAM bertujuan untuk menjadikan dunia menjadi lebih adil, setara, dan inklusif,” kata Retno dalam pengarahan media secara daring melalui YouTube resmi Kemlu RI, Rabu.
Untuk itu, dia memaparkan tiga hal yang perlu dilakukan dalam upaya penegakan HAM.
Pertama, dengan memajukan aksi nyata untuk kemanusiaan, mengingat penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas.
“Kita harus menghentikan perang dan konflik.
Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina,” kata Retno.
Secara khusus, dia menyatakan bahwa dunia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina, menyusul insiden di Huwara baru-baru ini yang menunjukkan bahwa situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk.
“Saya juga sampaikan komitmen Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afghanistan,” kata dia.
Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM sebagai aspek penting dalam perlindungan HAM.
Dalam hal ini, Menlu Retno menyampaikan di hadapan PBB bahwa Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu.
“Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan—dan Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan itu,” kata dia.
Ketiga, memperkuat arsitektur HAM melalui pentingnya Dewan HAM PBB beradaptasi dengan tantangan HAM terkini.
Untuk itu, imparsialitas, transparansi dan dialog harus menjadi ruh Dewan HAM.
“Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik,” ujar dia.
Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Terakhir, dalam pertemuan tersebut, dia mengungkapkan langkah Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity”, dan meminta dukungan semua negara atas pencalonan tersebut.
Menurut Retno, perang di Ukraina masih mewarnai perdebatan di pertemuan Dewan HAM.
Konflik tersebut dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat selama tahun 2022.
Selain itu, isu-isu non tradisional seperti perubahan iklim, aksi terorisme, dan kemunduran perlindungan hak kelompok rentan, termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak, serta pembatasan ruang sipil akibat konflik, juga menjadi pokok pembahasan.
Sebagaimana Indonesia, negara lainnya juga mengangkat perlunya dialog dan kerja sama untuk pemajuan HAM, serta penguatan Dewan HAM dan seluruh mekanismenya.
Secara khusus, Indonesia mengingatkan agar negara anggota PBB tidak melupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina di tengah perhatian dunia yang tertuju pada situasi lain.
