Kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths mendesak negara-negara untuk kembali memberikan bantuan pembangunan untuk Afghanistan, setelah penyaluran bantuan dihentikan tahun lalu ketika Taliban merebut kekuasaan.
Afghanistan telah lama bergantung pada bantuan pembangunan, yang dihentikan karena masyarakat internasional menuntut Taliban menghormati hak asasi manusia, terutama anak perempuan dan perempuan yang aksesnya untuk bekerja dan sekolah telah dibatasi oleh kelompok Islamis.
“Kemiskinan semakin dalam, populasi masih bertambah, dan otoritas de facto tidak memiliki anggaran untuk berinvestasi untuk masa depan mereka sendiri.
Jelas bagi kami bahwa beberapa dukungan pembangunan perlu dimulai kembali,” kata Griffiths kepada Dewan Keamanan PBB, Senin (29/8).
Lebih dari setengah dari 39 juta warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan enam juta di antaranya terancam risiko kelaparan, kata Griffiths.
Sementara itu, lebih dari satu juta anak “diperkirakan menderita kekurangan gizi yang paling parah dan mengancam jiwa” dan bisa meninggal tanpa perawatan yang tepat.
“Otoritas de facto Afghanistan juga harus melakukan bagian mereka.
Intervensi dan prosedur birokrasi memperlambat bantuan kemanusiaan ketika sangat dibutuhkan.
Pekerja bantuan kemanusiaan perempuan … harus diizinkan bekerja tanpa hambatan dan aman.
Dan anak perempuan harus diizinkan untuk melanjutkan pendidikan mereka,” ujar Griffiths.
Taliban belum secara resmi diakui oleh pemerintah asing mana pun dan masih dikenai sanksi internasional.
Sanksi itu dianggap PBB telah menghambat operasi kemanusiaan di Afghanistan saat ini.
Bank-bank internasional waspada terhadap pelanggaran sanksi sementara PBB dan kelompok-kelompok bantuan berjuang untuk mendapatkan cukup uang untuk Afghanistan selama setahun terakhir.
“Kemanusiaan telah menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar tunai untuk mempertahankan pengiriman program, tetapi likuiditas dan krisis perbankan terus berdampak pada pengiriman bantuan dan pada kehidupan sehari-hari warga Afghanistan,” kata Griffiths.
PBB telah mencoba untuk memulai sistem, yang dijelaskan sebagai Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan (HEF), untuk menukar jutaan dolar bantuan untuk mata uang Afghanistan dalam rencana untuk membendung bantuan dan krisis ekonomi, dan tanpa melalui para pemimpin Taliban.
Griffiths mengatakan rencana ini “masih dalam pembahasan” dengan Taliban.
Miliaran dolar cadangan bank sentral Afghanistan, yang sebagian besar disimpan di Amerika Serikat, juga telah dibekukan oleh pemerintah asing untuk mencegah dana tersebut jatuh ke tangan Taliban.
Rusia dan China menyerukan agar dana tersebut dikeluarkan.
“Tidak ada negara yang serius menangani terorisme di Afghanistan yang akan menganjurkan untuk memberi Taliban akses mudah dan tanpa syarat ke miliaran aset,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield Bank sentral Afghanistan “sudah lama dikosongkan” dan saat ini tidak dapat melakukan kebijakan moneter yang bertanggung jawab, kata dia, merujuk pada kurangnya sistem yang kredibel untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Thomas-Greenfield mengatakan AS adalah donor bantuan utama ke Afghanistan.
“Jika Anda ingin berbicara tentang bagaimana Afghanistan membutuhkan bantuan, tidak apa-apa.
Tetapi kami dengan rendah hati menyarankan Anda untuk mengambil tindakan untuk mendukung apa yang Anda bicarakan,” kata Thomas-Greenfield kepada Rusia dan China.
