Anggota Senat dari Partai Republik memblokir upaya yang diajukan oleh legislator dari Partai Demokrat untuk memulai perdebatan soal penanganan terorisme dalam negeri.
Kedua partai berselisih mengenai langkah untuk mengendalikan kekerasan yang dilakukan dengan senjata.
DPR AS yang mayoritas terdiri dari perwakilan Partai Demokrat menyetujui langkah yang diajukan minggu lalu, setelah penembakan di supermarket di Buffalo, New York awal bulan ini, ketika seorang penembak yang masih remaja didakwa telah secara khusus menarget dan membunuh 10 warga kulit hitam.
Upaya Partai Demokrat untuk membahas langkah penanganan terorisme dalam negeri, dua hari setelah seorang laki-laki remaja bersenjata membunuh 19 anak-anak dan dua guru di SD di Texas, gagal.
Hasil pemungutan suara 47-47, jauh dari jumlah yang dibutuhkan, yaitu 60 suara, untuk menghindari filibuster dari Partai Republik.
Setelah gagal selama bertahun-tahun untuk mengatasi penolakan dari anggota Partai Republik untuk memperketat kontrol penjualan senjata dan pemeriksaan latar belakang pembeli senjata, anggota Partai Demokrat kembali berusaha mencapai kompromi dengan Partai Republik tentang undang-undang pengendalian senjata setelah penembakan di Texas yang dilakukan oleh remaja dropout SMA yang berusia 18 tahun.
Tidak ada indikasi senator dari Partai Republik akan mengubah posisi mereka, dan banyak di antara mereka berargumen hak warga negara yang taat hukum akan dilanggar jika pemeriksaan latar belakang (background checks) diterapkan.
Anggota Partai Republik mengatakan RUU terorisme dalam negeri tidak cukup membahas tentang upaya untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok kiri.
Divisi federal baru Peraturan itu akan mengharuskan FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman AS mempunyai divisi yang fokusnya menangani terorisme dalam negeri.
Pendukung peraturan itu dari Partai Demokrat mengatakan divisi itu akan bisa mempersiapkan pemerintah federal untuk mengambil langkah pencegahan terkait terorisme dalam negeri.
Beberapa anggota Republik mengatakan pemerintah sudah punya otoritas untuk melacak aktivitas terkait terorisme dalam negeri, dan menyebut bahwa peraturan baru itu tidak diperlukan.
“Masalah yang kita hadapi adalah banyak orang yang mengategorikan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka sebagai teroris, ekstremis,” kata Senator dari Partai Republic Marco Rubio, menurut Politico.
Ia menambahkan, “Kita ada di titik di Amerika di mana istilah ekstremis digunakan terlalu liberal, dan ada kekhawatiran mendalam tentang bagaimana istilah ini akan digunakan.
…
Itu yang menjadi kekhawatirkan banyak orang.” Sementara, pemimpin fraksi Partai Demokrat di Senat Chuck Schumer mengecam langkah partai Republik itu dengan mengatakan, “Bagi beberapa orang dari Partai Republik, sebanyak apapun kekerasan yang disebabkan oleh senjata – apakah terorisme dalam negeri, penembakan sekolah, penembakan di kawasan perumahan atau lainnya – tidak akan bisa menyakinkan mereka untuk mengambil tindakan.” [dw/pp] Beberapa informasi yang digunakan di laporan ini dikutip dari The Associated
