Presiden Amerika Serikat Joe Biden, pada Senin (9/5), menandatangani undang-undang yang memberinya kekuatan baru untuk mempercepat pengiriman peralatan dan pasokan militer ke Ukraina selama invasi Rusia yang sedang berlangsung.
Undang-undang baru itu yang mencontoh Undang-undang di era Perang Dunia II yang awalnya digunakan untuk membantu negara-negara Eropa memerangi Nazi Jerman, memberi wewenang pada pemimpin AS untuk membuat kesepakatan cepat dengan Ukraina serta negara-negara Eropa Timur lainnya untuk pengiriman peralatan.
Undang-undang tersebut memungkinkan presiden mengabaikan aturan-aturan birokrasi yang memberatkan.
Dalam persetujuan yang jarang terjadi di Washington yang terpecah secara politik, Kongres bulan lalu mengesahkan undang-undang tersebut untuk menunjukkan dukungan berkelanjutan bagi pemerintah Kyiv.
Penandatangan undang-undang oleh Biden dilakukan ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan negara-negara Barat atas invasinya ke Ukraina, dengan mengatakan tindakan Rusia itu merupakan tanggapan atas ancaman yang sama sekali tidak bisa diterima di dekat perbatasan Rusia.
Tetapi pemimpin lama Rusia itu tidak mengumumkan perubahan apa pun dalam kampanye militer Moskow atau menyatakan kemenangan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa serangannya yang telah berlangsung selama 10 minggu akan berlanjut dengan serangan-serangan terhadap benteng pertahanan Ukraina di bagian timur negara itu setelah Rusia gagal menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy atau merebut ibu kota Kyiv.
Putin berpidato di hadapan parade militer di Lapangan Merah dalam perayaan Hari Kemenangan untuk memperingati kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II.
Ia berbicara tentang tuntutan Rusia untuk jaminan keamanan, yang disampaikan Rusia pada bulan-bulan menjelang invasi 24 Februari meskipun Rusia sebelumnya berulang kali bersikeras tidak berencana untuk menyerang tetangganya.
Beberapa minggu lalu, para pemimpin AS dan NATO beberapa kali bertemu dengan pejabat Rusia tetapi menolak tuntutan tertentu Rusia, termasuk janji bahwa Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO.
