AS akan meluncurkan dialog strategis tingkat tinggi dengan Kepulauan Solomon pada bulan September untuk menangani masalah keamanan bersama dan meningkatkan kerja sama dalam bidang kesehatan masyarakat, keuangan dan berbagai isu lainnya.
Upaya diplomatik terbaru AS ini muncul setelah negara pulau di Pasifik ini menandatangani perjanjian keamanan dengan China yang oleh para pejabat AS disebut sebagai “sama sekali kurang transparan.” “Saya pikir jelas bahwa hanya segelintir orang dalam lingkaran yang sangat kecil yang telah melihat kesepakatan ini,” kata Asisten Menteri Luar Negeri AS urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink.
PM Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare “telah dikutip secara terbuka mengatakan ia hanya akan berbagi rinciannya dengan seizin China, yang menurut saya merupakan sumber keprihatinan juga,” kata Kritenbrink kepada wartawan dalam keterangan pers Senin malam.
Kritenbrink dan koordinator Indo-Pasifik Gedung Putih Kurt Campbell memimpin delegasi AS yang terdiri dari para pejabat Pentagon ke Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon pekan depan.
Dalam pertemuan 90 menit antara para pejabat Amerika, Sogavare dan 24 anggota kabinetnya pada 22 April, AS menyatakan “sangat jelas” bahwa negara ini akan “menanggapi dengan sesuai” setiap upaya untuk mendirikan pangkalan militer di Kepulauan Solomon berdasarkan perjanjiannya baru-baru ini dengan China.
Para pejabat AS menolak merinci sewaktu ditanya apakah tindakan militer AS dapat dikesampingkan jika China berupaya mendirikan pangkalan militer di negara di kawasan selatan Pasifik itu.
Seraya menyebut “perilaku bermasalah” China yang berkisar dari “memajukan klaim maritim yang melanggar hukum hingga memiliterisasi tempat-tempat yang disengketakan, sampai terlibat dalam penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur,” Kritenbrink mengatakan bahwa tujuan AS adalah untuk berkomunikasi dengan “cara yang sangat jujur” mengenai keprihatinan terkait perjanjian keamanan antara Kepulauan Solomon dan China.
Hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan “spekulasi bahwa China akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon adalah benar-benar disinformasi.” Wang menegaskan bahwa perjanjian keamanan antara China dan Kepulauan Solomon “terbuka, transparan, sah, sesuai hukum dan tidak tercela.” Para pakar kawasan, termasuk Richard Herr, profesor hukum di University of Tasmania, mengatakan, ada alasan mengenai kekhawatiran terkait perjanjian keamanan mengingat isi rancangannya.
“Ini memberi China mungkin hak untuk mendukung setiap intervensi” jika terjadi gejolak di dalam negeri, kata Herr kepada VOA.
“Jadi jika Sogavare mengetahui ia kalah dalam pemilu, mungkin ia menginginkan kudeta atau seperti yang ia sarankan, tunda pemilu agar tetap berkuasa.
Dan itu sebabnya perjanjian dalam banyak hal penuh dengan bahaya bagi China, serta bagi Australia, dan teman-teman Kepulauan Solomon di Pasifik,” kata Herr yang menjadi penasihat beberapa negara di Pasifik, termasuk mengenai demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
