Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan bahwa pembicaraan langsung untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 dapat berhasil “secepat mungkin” jika Amerika Serikat membuat keputusan politik yang diperlukan.
Iran juga siap untuk menukar tahanan dengan AS, kata Amir-Abdollahian pada Sabtu (19/2).
Pada Kamis (17/2), Reuters melaporkan bahwa kesepakatan AS-Iran mulai terbentuk di Wina setelah pembicaraan tidak langsung digelar berbulan-bulan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran.
Rancangan teks perjanjian itu menyinggung langkah-langkah lain, termasuk pencairan miliaran dana Iran di bank-bank Korea Selatan dan pembebasan tahanan negara-negara Barat yang ditahan di Iran, menurut Reuters.
“Kami percaya pertukaran tahanan adalah masalah kemanusiaan …
tidak terkait dengan perjanjian nuklir …
Kami dapat melakukannya segera,” kata Amir-Abdollahian di Konferensi Keamanan Munich.
Robert Malley, yang memimpin pembicaraan tidak langsung AS dengan Iran di Wina, telah menyarankan bahwa mengamankan perjanjian nuklir tidak mungkin kecuali jika Teheran membebaskan empat warga AS yang menurut Washington disandera.
Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan elite Iran Garda Revolusi telah menangkap puluhan warga Iran berkewarganegaraan ganda dan orang asing, sebagian besar atas tuduhan spionase dan terkait keamanan.
Teheran membantah penahan mereka untuk mendapatkan pengaruh diplomatik, seperti yang diklaim oleh para aktivis hak asasi manusia.
Pada masa lalu, Iran telah menyerukan pembebasan lebih dari selusin warga Iran di AS, termasuk tujuh warga negara ganda Iran-Amerika, dua warga Iran dengan kartu tinggal permanen AS dan empat warga Iran tanpa dokumen legal di AS.
Sebagian besar dari mereka telah dipenjara karena melanggar sanksi AS terhadap Iran.
Ketika ditanya apakah Teheran siap untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Washington, Menlu Iran tidak mengesampingkan langkah itu.
“Mereka telah meminta pertemuan langsung …
Jika niat Washington tulus, mereka harus mengambil beberapa langkah nyata dari niat baik yang ada seperti membebaskan aset beku Iran di luar negeri,” kata Amir-Abdollahian.
Perjanjian 2015 antara Iran dan negara-negara besar membatasi upaya pengayaan uranium Iran untuk mempersulit Teheran mengembangkan bahan untuk senjata nuklir, dengan imbalan pencabutan sanksi internasional terhadap Teheran.
Namun, perjanjian itu telah terkikis sejak 2018 ketika AS, yang saat itu dipimpin Presiden Donald Trump, menarik diri dan menerapkan kembali sanksi yang luas terhadap Iran.
Teheran sejak itu telah melanggar batas-batas yang tertera dalam perjanjian dan melampauinya, membangun kembali persediaan uranium yang diperkaya, menyempurnakannya dengan kemurnian fisil yang lebih tinggi dan memasang sentrifugal canggih untuk mempercepat produksi uranium.
Baik Teheran maupun Washington telah menggambarkan pembicaraan nuklir Iran sebagai langkah konstruktif sejak pekan lalu saat negosiasi dilanjutkan setelah jeda 10 hari.
Namun, keduanya juga mengatakan bahwa keputusan politik yang sulit perlu diambil untuk mengatasi perbedaan yang masih ada.
“Saya ingin menekankan di sini bahwa kami siap untuk mencapai kesepakatan yang baik, secepat mungkin, jika pihak lain membuat keputusan politik yang diperlukan,” kata Amir-Abdollahian.
“Jika pembicaraan gagal di Wina, kekuatan Barat akan bertanggung jawab atas kegagalan itu karena kami menginginkan kesepakatan yang bagus.” Setelah 10 bulan pembicaraan, salah satu perbedaan yang masih ada adalah tuntutan Iran agar AS menjamin untuk tidak lagi menerapkan sanksi atau langkah hukuman lainnya di masa depan, dan juga pembahasan tentang cara dan waktu untuk mengembalikan pembatasan yang dapat diverifikasi pada aktivitas nuklir Iran.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran telah menunjukkan fleksibilitas dengan menyetujui “jaminan yang melekat” karena Washington mengatakan tidak mungkin bagi Presiden AS Joe Biden untuk memberikan jaminan hukum yang diminta Iran.
Menlu Iran mengatakan pernyataan bersama oleh para pemimpin Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk mendukung perjanjian nuklir akan cukup sebagai “jaminan politik”.
