Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa diplomasi kesehatan masih terus menjadi prioritas Indonesia untuk tahun 2022, termasuk upaya untuk memproduksi vaksin sendiri.
“Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub (pusat) produksi vaksin di kawasan.
Indonesia juga harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku obat,” tutur Retno ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) 2022 secara virtual pada Kamis.
Guna mencapai tujuan tersebut, kata dia, kerja sama jangka panjang diperlukan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional dan distribusi kesehatan baik obat-obatan maupun vaksin.
Pengembangan riset dan jejaring manufaktur vaksin juga terus didorong, di antaranya melalui Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi (CEPI).
Retno menjelaskan bahwa sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi telah aktif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia.
Menjelang akhir Desember 2021, Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta dosis vaksin—kelima terbesar di dunia setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brazil.
Lebih dari 20,15 persen vaksin yang diterima Indonesia berasal dari Fasilitas COVAX maupun dukungan mekanisme berbagi dosis (dose-sharing) negara sahabat.
“Pada 22 Desember 2021, Indonesia telah memenuhi target WHO (Organisasi Kesehatan Dunia—red) melakukan vaksinasi penuh terhadap 40 persen penduduk.
Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target vaksinasi 70 persen dari total populasi pada pertengahan 2022,” ujar Retno.
Selain berupaya mencukupi kebutuhan vaksin di dalam negeri, Indonesia sebagai salah satu ketua bersama COVAX AMC Engagement Group juga turut memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara untuk memerangi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak akhir 2019.
Di tengah segala kesulitan dan tantangan, ujar Retno, hingga akhir tahun lalu COVAX telah menyalurkan 811 juta dosis vaksin bagi 144 negara dan entitas.
“Ke depannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi, logistik, dan kapasitas tenaga kesehatan di negara penerima,” kata dia.
Lebih lanjut, Indonesia mendorong penguatan arsitektur kesehatan global agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemi di masa depan, melalui penguatan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global di bidang kesehatan, Indonesia juga menilai pentingnya sebuah perjanjian internasional baru tentang pandemi (pandemic treaty) yang saat ini sedang dinegosiasikan di bawah kerangka WHO.
“Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi pandemic treaty tersebut.
Selain itu, mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang juga harus dibentuk,” tutur Retno menegaskan.
