Afrika memiliki sedikit peluang untuk mengatasi pandemi COVID-19 kecuali 70 persen populasinya divaksin pada akhir 2022, namun “diskriminasi ekstrem vaksin” telah membuat benua itu tertinggal.
Hal itu disampaikan dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Yayasan Mo Ibrahim pada Senin.
Penemuan varian Omicron di Afrika bagian selatan telah meningkatkan klaim bahwa tingkat inokulasi rendah dapat mendorong mutasi virus corona, yang kemudian dapat menyebar ke negara-negara di mana tingkat inokulasi jauh lebih tinggi.
Namun, hanya 5 dari 54 negara Afrika yang berada di jalur tepat untuk mencapai target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memvaksin penuh 40 persen populasi pada akhir 2021, kata Yayasan Mo Ibrahim dalam sebuah laporan tentang COVID-19 di Afrika.
Yayasan Mo Ibarahim didirikan oleh miliarder telekomunikasi Sudan untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan ekonomi di Afrika.
Menurut data dari yayasan tersebut, hanya 1 dari 15 orang Afrika yang telah sepenuhnya divaksin, dan itu merupakan tingkat vaksinasi yang sangat rendah dibandingkan dengan tingkat vaksinasi penuh hampir 70 persen penduduk yang berada di kelompok negara-negara kaya G7.
“Sejak awal krisis ini, yayasan kami dan suara (negara-negara) Afrika lainnya telah memperingatkan bahwa Afrika yang tidak divaksin dapat menjadi inkubator sempurna untuk berbagai varian virus,” kata ketua yayasan itu, Mo Ibrahim, dalam sebuah pernyataan.
“Munculnya Omicron mengingatkan kita bahwa COVID-19 tetap menjadi ancaman global, dan vaksinasi ke seluruh dunia adalah satu-satunya jalan ke depan,” ujarnya.
“Namun kami terus hidup dengan diskriminasi ekstrem vaksin, dan Afrika khususnya telah tertinggal,” lanjut Ibrahim.
Persediaan vaksin terbatas di Afrika setelah negara-negara maju mendapatkan persediaan dari pesanan awal ke perusahaan-perusahaan farmasi dan program berbagi vaksin global, COVAX, dimulai dengan lambat.
Pengiriman vaksin ke Afrika telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, tetapi sistem layanan kesehatan yang lemah dan infrastruktur yang terbatas menghambat peluncuran vaksin begitu produk tiba, kata laporan yayasan itu.
Ada juga kebingungan mengenai tanggal kadaluwarsa yang pendek pada vaksin yang disumbangkan, dan hal itu telah menyebabkan sejumlah vaksin dihancurkan.
Laporan yang diterbitkan pada Senin itu juga menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 telah mengungkap kelemahan kapasitas pencatatan sipil negara-negara Afrika, dengan hanya 10 persen kematian di Afrika yang terdaftar secara resmi.
Sistem pencatatan sipil yang lemah itu meningkatkan kemungkinan bahwa tingkat vaksinasi di Afrika bahkan lebih rendah dari yang ditunjukkan statistik resmi.
Yayasan Mo Ibarhim juga mengatakan jaring pengaman sosial yang lemah harus diperkuat untuk melindungi kaum rentan.
Pengeluaran rata-rata di Afrika untuk respons COVID-19 yang diukur sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB) yang tidak termasuk perawatan kesehatan adalah 2,4 persen, yakni kurang dari setengah dari rata-rata pengeluaran global.
