Sebuah laporan baru dari PBB menyoroti urgensi untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang berlanjut di Palestina dan mendesak respons terpadu untuk menyelesaikan situasi genting di sana.
Laporan itu dikeluarkan oleh kantor Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah (UNSCO) dan akan disampaikan pada pertemuan Komite Penghubung Ad Hoc (AHLC) mendatang di Oslo pada 17 November 2021.
UNSCO memperingatkan pendekatan sedikit demi sedikit untuk mengatasi berbagai masalah di wilayah pendudukan Palestina (OPT) saat ini hanya akan melanggengkan siklus manajemen krisis.
Mereka menggambarkan situasi ekonomi dan fiskal di OPT mengerikan, dengan penurunan tajam dalam PDB per kapita pada 2020 menyusul stagnasi ekonomi di Tepi Barat pada tahun-tahun sebelumnya.
Di Jalur Gaza, ekonomi terus mengalami penurunan selama beberapa dekade dan pengangguran masih tercatat tinggi, terutama di kalangan wanita.
Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland mengatakan “Semakin sulit bagi Otoritas Palestina untuk menutupi pengeluaran minimumnya, apalagi melakukan investasi penting bagi ekonomi dan rakyat Palestina.” Mengingat parahnya krisis yang berlangsung hingga 2021, laporan itu menyerukan kepada Pemerintah Israel, Otoritas Palestina, dan masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam aksi terpadu di bulan-bulan mendatang.
Pertama, mengatasi situasi ekonomi dan fiskal yang dihadapi Otoritas Palestina dan memperkuat institusi Otoritas Palestina, dengan fokus jangka pendek pada pemberian layanan publik.
Kedua, memperkuat upaya penghentian permusuhan yang dimulai pada 21 Mei 2021 antara Israel dan kelompok-kelompok militan di Gaza dan mendukung pembangunan ekonomi di Jalur Gaza.
Ketiga, mendorong pemulihan ekonomi berkelanjutan dan inklusif yang meningkatkan pendapatan warga Palestina, termasuk perempuan, orang miskin, kaum muda, pengungsi, dan kelompok rentan lainnya.
Laporan itu memperingatkan bahwa situasi di seluruh wilayah pendudukan Palestina sangat rapuh.
Langkah-langkah lebih lanjut harus diambil untuk mengurangi ketegangan di Yerusalem Timur dan mempertahankan penghentian permusuhan di Gaza, kata laporan itu.
Wennesland menekankan bahwa “perbaikan jangka pendek yang difokuskan untuk menstabilkan dan mengelola krisis baru-baru ini tidak cukup”.
Dia menambahkan perubahan kebijakan dari partai-partai dan reformasi tata kelola dan sosial ekonomi harus dilakukan untuk kemajuan yang berkelanjutan.
Dia mencatat bahwa “tindakan dapat membantu membuka dukungan dari donor internasional dan sumber baru keuangan publik dan swasta”.
Namun, dia memperingatkan langkah-langkah sepihak yang memperburuk atau mendorong konflik akan membahayakan kemajuan maupun perbaikan situasi di wilayah pendudukan Palestina.
