Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyerukan junta militer yang berkuasa di Myanmar untuk memulihkan jalur negara itu ke “demokrasi yang sesungguhnya dan inklusif” pada peringatan satu tahun kemenangan telak Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilu.
Pemerintah sipil pimpinan NLD digulingkan militer pada Februari lalu.
NLD meraih 396 dari 498 kursi yang diperebutkan di parlemen dalam pemilu 8 November 2020, dengan mudah mengalahkan partai Solidaritas dan Union yang didukung militer untuk terpilih kembali dalam pemilu kedua yang diselenggarakan secara demokratis.
Militer sebelumnya secara resmi menyerahkan kekuasaan atas Myanmar setelah pemerintahan autokrasi selama puluhan tahun.
Namun hasil itu dibatalkan tiga bulan kemudian sewaktu militer menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari 2021 dan memenjarakan beberapa pejabatnya, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Militer mengklaim hasil pemilu 8 November sebagai penipuan, tuduhan yang dibantah oleh komisi pemilu negara itu.
Suu Kyi memimpin pemerintah sipil sebagai “penasihat negara” setelah konstitusi yang dirancang militer praktis melarangnya menjabat sebagai presiden.
Kudeta 1 Februari dan “penindakan keras selanjutnya yang terus berlangsung telah semakin merusak HAM dan kebebasan fundamental dan membalik kemajuan satu dekade ke arah demokrasi yang sesungguhnya,” kata Blinken dalam pernyataan tertulisnya.
“Kami menghormati rakyat Myanmar yang berjuang untuk memulihkan demokrasi, menghormati HAM, dan supremasi hukum di negara mereka, termasuk lebih dari 1.300 orang tak berdosa yang kehilangan nyawa dalam perjuangan itu,” ujar Blinken.
