Pemerintahan PM Boris Johnson tolak tuduhan korupsi

0
47

Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menolak tuduhan baru korupsi pada Minggu setelah penyelidikan surat kabar menemukan penyumbang utama untuk Partai Konservatifnya ditawari kursi di majelis tinggi parlemen.

Pemerintahan Johnson telah terlibat dalam pertikaian korupsi selama seminggu terakhir.

Dia terpaksa membatalkan rencana yang akan digulirkan melalui parlemen untuk melindungi salah satu anggota parlemennya yang ditemukan telah melanggar aturan lobi.

The Sunday Times melaporkan bahwa semua kecuali satu dari 16 bendahara Partai Konservatif selama dua dekade terakhir telah menyumbangkan lebih dari 3 juta pound (Rp57,9 miliar) kepada partai dan kemudian telah ditawari kursi di majelis tinggi parlemen Inggris.

Peran bendahara Partai Konservatif telah menjadi pekerjaan yang paling mulia di Inggris, kata surat kabar itu, dibandingkan dengan peran para pemimpin lembaga negara dan organisasi amal dan bahkan mantan perdana menteri.

“Partai Konservatif Boris Johnson korup, cerdik, busuk dan suka menerima suap,” kata wakil pemimpin Partai Buruh oposisi Angela Rayner di Twitter.

Menteri Lingkungan George Eustice menolak tuduhan itu, mengatakan kepada BBC: “Mereka adalah dermawan yang memberikan sejumlah besar dana untuk amal, yang telah sangat sukses dalam bisnis, sehingga atas dasar itu harus dipertimbangkan untuk duduk di majelis tinggi.” Eustice juga menggambarkan kehebohan atas anggota parlemen dari Partai Konservatif Owen Paterson sebagai “kemurkaan untuk perkara sepele”.

Paterson mundur dari parlemen setelah pemerintah mengurungkan rencana merombak sistem untuk memerangi korupsi parlemen.

Perselisihan tersebut telah menimbulkan pertanyaan baru tentang etika Johnson.

Dia telah menghadapi tuduhan kesalahan lainnya, termasuk rencana agar donatur partai diam-diam menyumbang buat renovasi kediamannya yang mewah di Downing Street.

Johnson mengatakan pemerintah mengikuti aturan dalam perbaikan tersebut.

Peringkat dukungan terhadap pribadi Johnson telah jatuh ke level terendah, menurut jajak pendapat Opinium untuk surat kabar Observer, sementara keunggulan Partai Konservatif atas Partai Buruh telah turun menjadi satu poin persentase.

Parlemen akan mengadakan debat darurat tentang standar-standar (etika) pada hari Senin.

“Perdana menteri merusak reputasi demokrasi dan negara kita,” kata pemimpin Partai Buruh Keir Starmer kepada televisi BBC, Minggu.

“Ini adalah pola perilaku dari seorang perdana menteri yang tidak tahu bagaimana menegakkan standar dalam kehidupan publik.”