Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin menggelar konferensi tentang bantuan di Jenewa dalam upaya mengumpulkan lebih dari 600 juta dolar AS (Rp8,5 triliun) untuk mencegah krisis kemanusiaan di Afghanistan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.
Bahkan sebelum Kabul jatuh ke tangan Taliban pada Agustus, setengah dari populasi Afghanistan –sekitar 18 juta orang– bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Angka itu tampaknya akan meningkat akibat kekeringan serta kekurangan uang tunai dan makanan, kata para pejabat PBB dan beberapa kelompok bantuan kemanusiaan.
Pemutusan tiba-tiba sumbangan asing senilai miliaran dolar, menyusul runtuhnya pemerintah dukungan Barat di Afghanistan dan kemenangan Taliban, telah menambah lebih banyak tekanan pada program-program PBB.
Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan organisasinya sedang menghadapi kesulitan finansial.
“Saat ini PBB bahkan tidak mampu membayar gaji karyawannya sendiri,” kata Guterres kepada wartawan pada Jumat (10/9).
Konferensi Jenewa, yang rencananya dimulai pada Senin sore, akan dihadiri oleh para pejabat tinggi PBB termasuk Guterres, kepala Komite Internasional Palang Merah Peter Maurer, serta puluhan perwakilan pemerintah berbagai negara, termasuk Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.
Sekitar sepertiga dari dana 606 juta dolar AS yang diupayakan untuk dikumpulkan akan digunakan oleh Program Pangan Dunia (WFP).
Badan PBB itu menemukan bahwa 93 persen dari 1.600 warga Afghanistan yang disurvei pada Agustus dan September tidak mengonsumsi makanan yang cukup, sebagian besar karena mereka tidak dapat memperoleh akses ke uang tunai untuk membeli makanan.
“Sekarang kami berpacu dengan waktu dan salju untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa kepada orang-orang Afghanistan yang paling membutuhkan.
Kami benar-benar memohon dan meminjam dana untuk mencegah stok makanan kami habis,” kata wakil direktur regional WFP Anthea Webb.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang juga menyerukan soal bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan, sedang berusaha menopang ratusan fasilitas kesehatan yang berisiko ditutup setelah para donatur mundur.
